Breaking News

Kapolsek Mondokan Sragen Mengecek Dana Desa Tempelrejo

tribratanews-polressragen. Com. Sragen-Program Nawa Cita Presiden RI Ir. H Joko Widodo walaupun belum seluruhnya berjalan optimal namun sebagian sudah di rasakan oleh masyarakat, tidak terkecuali Dana Desa yang angkanya sangat fantastis telah di gelontorkan oleh pemerintah, namun kalau dana desa tidak terkontrol akan rentan rawan Korupsi. Sabtu (16/12/2017).

Kapolsek Mondokan AKP Kabar Bandianto beserta anggota Bhabinkamtibmas desa Sumberejo patroli wilayah, melihat kantor balai desa Sumberejo masih buka Kapolsek beserta rombongan mampir dan diterima oleh Kepala Desa Sumberejo Riman (52).

Berhubung Polres Sragen sudah membuat Memorendum Of Understandeng (MOU) dengan Pemkab tentang pengawasan Dana Desa,Kapolsek langsung menuju ruang administrasi yang kebetulan di jabat oleh Kaur Umum Suradi (55) karena Skredaris Desa kosong lalu mengecek administrasi mulai dari RPJMD dan Musrenbangdes 2017, Pagu dana desa Tempelrejo tahap ii sebesar Rp. 331.219.200-. dilihat dari transper masuk buku rekening Pemdes Tempelrejo tgl 6 November 2017 dengan perincian :
1)Jalan rabat beton dukuh Ngrungkep rt. 01 Rp. 135.609.500,- 2) Jalan rabat beton rt. 04 13.240.000,- 3) gorong-gorong plat beton Rt. 08/1 Rp. 19.944.400 4)gorong-gorong plat betpn rt. 08/II Rp. 32.558.400-, 5) goron-gorong plat beton rt. 08/III Rp. 31.939.900 6) gorong -gorong plat beton rt 19 /IV RP.55.304.500,- 7) kegiatan Pengendalian penduduk Rp.15.000.000. 8) Pencegahan kekerasan anak Rp. 10.000.000, 9) kegiatan penyusunan desa Rp. 15.000.000,- 10).kegiatan monitoring perkembangan Rp. 5000.000,-

Dari hasil pengecekan administrasi tersebut ditemui belum mencantumkan rencana kebutuhan secara detail/spisifik barang yang di butuhkan namun secara garis besar ada, sehingga Kapolsek memberi penjelsan kepada Kepala Desa dan Kaur Umum sebagai berikut : – Agar kebutuhan anggaran dibuat secara detail, dalam pelaksanaanya agar rencana kebutuhan dengan fisik yang ada supaya sama, Upah tukang/pekerja harus di biat daftar nama tukang dan mencantumkan upah.

Dalam penjelasan kapolsek kepada Kepala Desa dan Kaur Umum yang membidangidana desa ini sebagai bentuk pengawasan oleh Polri jangan dianggap sebagai penyelidikan atau penyidikan sehingga apabila ada kekurangan dapat di revisi.

(Aiptu Kusmin Kasi H

Leave a comment

Your email address will not be published.


*